RDP Dengan BUMN Farmasi, Anggota Komisi VI Minta Perhatian Terhadap Penyediaan APD dan Penanggulangan Sampah Medis Covid-19

Jakarta — Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina Pada saat rapat dengar pendapat, antara Komisi VI DPR RI dan para Direktur BUMN Farmasi pada 21 April 2020, menyampaikan agar BUMN Farmasi memetakan kebutuhan bahan baku penyediaan obat dan suplemen, untuk menjamin kontinuitas produksi kebutuhan dalam negeri. Jika perlu mengajukan roadmap kebutuhan pasokan (supply chain), kebutuhan relaksasi regulasi dan pendanaan.

“Saya meminta semua BUMN Farmasi, agar saling berkoordinasi untuk memfokuskan ketersediaan alat bantu bagi tenaga medis diseluruh Indonesia agar tidak menjadi langka”, ucap Nevi.

Politisi PKS ini ketika Rapat Dengar Pendapat secara virtual bersama para Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma, Dirut PT Kimia Farma, Dirut PT Indofarma, dan Dirut PT Phapros mengatakan, jangan sampai ada mafia alat kesehatan yang dapat masuk di lingkungan kesehatan ini. Celah sesempit apapun harus ditutup agar dunia kesehatan kita makin baik karena saat ini sudah didukung dengan anggaran negara cukup besar.

Nevi mengatakan, hingga saat ini semua pihak telah memahami, termasuk komisi VI DPR, bahwa bangsa kita belum memiliki kedaulatan kesehatan yang ini ditunjukkan pada kesiapan negara ini dalam menghadapi pandemi covid-19 masih terlihat tidak kokoh. Waktu yang berlarut-larut menjadi bagian indikator bahwa semakin lama penanganan wabah ini, semakin tidak siapnya negara kita menghadapi persoalan wabah ini. BUMN Farmasi diminta untuk menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan kesehatan kita.

“Semua sepakat ya, baik komisi VI dan BUMN Farmasi, agar Perusahaan Milik Negara yang khusus menangani farmasi ini secara maksimal menyediakan APD, masker, hand sanitizer, alat rapid test, obat dan vitamin agar masyarakat dapat mengakses semua produk ini dengan mudah di dapat dan terjangkau harganya”, ucap Nevi.

Legislator Sumatera Barat II ini menjelaskan, bahwa Komisi VI telah mengamanatkan kepada BUMN Farmasi agar prioritas penyediaan produk kesehatan pendukung penanggulangan covid-19 mampu diproduksi dari dalam negeri. Penyediaan produk dalam negeri ini menurut dia, akan berpengaruh signifikan terhadap jumlah dan harga yang sekaligus memotong kinerja para mafia alat-alat kesehatan. Penekanan prioritas penggunaan komponen bahan baku dari dalam negeri dan melakukan eksplorasi terhadap biota yang tumbuh di seluruh Indonesia dalam memproduksi obat akan mewujudkan kemandirian obat nasional.

Anggota DPR Fraksi PKS ini juga meminta kepada BUMN Farmasi, untuk menyelesaikan persoalan yang cukup serius akibat limbah atau sampah medis bekas penggunaan pasien yang terpapar corona. Berbagai penelitian dan analisis yang telah diterbitkan di berbagai jurnal Internasional seperti New England Journal of Medicine, bahwa virus corona bertahan di luar tubuh manusia dalam durasi yang sangat lama cukup untuk menulari manusia. Misal virus ini bila berada di atas kardus, akan bertahan hingga 24 jam, sedangkan bila di atas permukaan plastik atau logam stainless, akan bertahan antara dua hingga tiga hari.

Hasil studi di China, lanjut Nevi, yang merupakan negara pertama terkena wabah ini, menunjukkan penambahan limpah medis yang mencapai hingga 6.066 ton per hari. Pada studi tersebut, penyederhanaan informasinya mengukur bahwa setiap pasien positif corona, menghasilkan limbah medis sebanyak 14,3 kilogram.

“Saya berharap, BUMN Farmasi akan bergerak cepat sesuai amanat bersama hasil rapat Komisi VI DPR RI. Penyediaan APD dan Penanggulangan Sampah Medis Covid-19 agar menjadi perhatian penuh dan dapat segera di eksekusi dari hasil refocussing anggaran berbagai kementerian untuk penanganan wabah covid-19 ini.”

Hj. Nevi Zuairina
Anggota DPR RI Komisi VI FPKS
Daerah Pemilihan Sumatera Barat II
www.nevizuairina.id