RDP Dengan BUMN Pangan, Anggota Komisi VI Minta Kalkulasi Stok Pangan Aman Hingga Akhir Tahun

Jakarta — Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina Pada saat rapat dengar pendapat, antara Komisi VI DPR RI dan para Direktur BUMN Pangan pada 20 April 2020, menyampaikan agar BUMN pangan melakukan kalkulasi tepat dan akurat dalam pemenuhan pangan untuk masyarakat Indonesia hingga akhir tahun.

BUMN pangan yang terdiri dari Perum Bulog, PT RNI, Berdikari, Sang Hyang Seri dan PT Pertani diminta untuk terus bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk memaksimalkan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Menurutnya, BUMN pangan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional ditengah wabah Corona ini.

“Sekarang kita harus menghadapi fase krisis pangan akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh wabah corona. Hingga sampai akhir tahun, instrumen kerja pemerintah melalui BUMN Pangan mesti berkesinambungan melakukan mekanisme update yang mudah diakses masyarakat. Devisa kita sangat terdepresiasi, jadi jangan memudahkan impor terutama pangan”, ucap Nevi.

Legislator Sumatera Barat II ini memberi masukan kepada BUMN Pangan terutama perum BULOG, bahwa dengan adanya kondisi persoalan internal BULOG, terhadap berbagai kebijakan yang membingungkan bagi BULOG untuk bekerja, di tengah adanya wabah COVID-19 saat ini perlu adanya gebrakan yang fundamental untuk menyelamatkan perusahaan. Perum Bulog harus bisa melakukan inovasi tanpa harus melanggar aturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya Perum Bulog bisa menggunakan media dalam jaringan (daring) untuk melaksanakan tugasnya di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras.

Politisi PKS ini mengatakan, adanya pandemi COVID-19 saat ini sudah tentu akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok di masyarakat, terlebih lagi saat ini sudah akan memasuki bulan Ramadhan. Fraksi kami di PKS berharap BUMN pangan, perdagangan, dan logistik terkait dapat bahu membahu untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat. BUMN bisa mengoptimalkan pasokan bahan pokok dari dalam negeri melalui petani dan nelayan sehingga tidak perlu melakukan impor untuk menjaga stabilitas harga, agar dapat melindungi petani dan nelayan, serta pelaku usaha kecil dan menengah dalam negeri.

“Ide Bulog melirik sagu sebagai alternatif penyediaan pangan selain beras yang berasal dari dalam negeri sudah sangat baik. Tapi perlu dipertimbangkan, bahwa masyarakat kita belum teredukasi baik fisik maupun psikis terhadap makanan pokok alternatif. Jangan sampai terjadi penolakan yang membuat upaya BULOG menjadi sia-sia yang akhirnya menimpa kerugian fatal”, Nevi menanggapi.

Politisi PKS ini menyarankan, alternatif makanan pokok selain beras jangan dipatok hanya satu macam yakni sagu. Setiap daerah mestinya memiliki kekhasan masing-masing sesuai sumber alam penyedia makanannya. Dimana daerah tersebut terjadi kelimpahan salah satu produk makanan, mestinya disitulah makanan pokok untuk masyarakat tersebut. Misal di Madura, dahulu pernah komoditas jagung menjadi idola masyarakat setempat sebagai makanan.

“Saya berharap, kalkulasi stok pangan aman hingga akhir tahun dapat disusun secara matang dan yang paling penting implementasinya tepat sasaran dan tepat waktu. Ketepatan ini akan berpengaruh besar terhadap berbagai persoalan yang berhubungan dengan mencegah impor, dan mensejahterakan petani.”

Hj. Nevi Zuairina
Anggota DPR RI Komisi VI FPKS
Daerah Pemilihan Sumatera Barat II
www.nevizuairina.id