Jakarta — Anggota komisi VI DPR, Hj. Nevi Zuairina menyampaikan kepada pemerintah melalui seluruh mitranya di Komisi VI, bahwa saat ini masyarakat bawah sangat merasakan dampak mewabahnya virus corona. Situasi yang tidak seragam pada tanggapan kebijakan pemerintah membuat serba tidak pasti di alami masyarakat kecil. Sikap ekstrim masyarakat baik yang sangat ketakutan hingga yang cuek seolah tidak terjadi apapun menghiasi kehidupan masyarakat sehingga memunculkan masalah baru berupa tergerusnya rasa aman akibat faktor psikologis.
Pada saat semua serba tidak pasti dengan kebijakan antara lockdown total, Karantina wilayah, social distancing dan phisycal distancing, politisi PKS ini sangat menyayangkan statement pemimpin tertinggi negara yang membuat masyarakat semakin bingung akibat situasi keadaan darurat kesehatan ditanggapi sebagai darurat keamanan.
“Saya sangat memperhatikan bahwa masyarakat di bawah bila kita terjun langsung mengajak mereka dialog, ibu-ibu dan anak-anak sangat merasakan perubahan yang lebih buruk faktor ekonominya akibat wabah ini. Sebaiknya pemerintah mempercepat realisasi penangggulangan bencana ini berupa Bantuan Langsung (BL) – Sembako. Karena ini sangat efektif dan tidak akan mungkin berubah fungsi”, ucap Hj. Nevi.
Legislator Sumatera Barat ini menyarankan, dalam merealisasikan Bantuan Langsung bukan berupa uang tunai atau yang kerap disebut BLT. Merujuk Negara Turki, pemerintahnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaannya, menyalurkan bahan pangan pokok cukup hingga 2 pekan tiap orangnya. Sistem distribusi logistik mereka sangat efektif dan efisien karena menggandeng banyak lembaga dan yang paling penting adalah database penduduknya sangat akurat.
Nevi mengatakan, Saluran Bantuan Langsung Sembako (BL-Sembako) sumber utamanya harus dari APBN. Dana masyarakat hanya backup distribusi saja. Anggaran cadangan Pilkada yang dialihkan sesuai hasil rapat DPR dengan pemerintah termasuk penyelenggara (KPU) yang sudah di tanda tangan pekan ini menjadi angin baik bagi pemerintah daerah yang sudah mulai kebingungan terkait masalah aturan.
Selain itu, Anggota DPR ini meminta, sebaiknya anggaran yang tadinya dialokasikan sebagai pembangunan ibu kota negara yang baru, di alihkan juga untuk penanganan wabah ini. Bila ini terealisasi, Ia sangat yakin bahwa upaya penanganan wabah ini dapat dilaksanakan meskipun kebijakan itu adalah lockdown yang mewajibkan pemerintah memenuhi kebutuhan seluruh warganya akan makanan selama 14 hari.
“Saya mendorong, agar Bapak Presiden mencabut opsi daurat sipil yang sudah menuai kontra dari seluruh pihak baik mulai masyarakat, politisi hingga akademisi. Kita semua berdo’a bahwa wabah ini dapat segera hilang. Tapi upaya regulasi dari pemerintah pusat ini sangat strategis yang membuat kedamaian bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan malah membuat kerisauan”
Hj. Nevi Zuairina
Anggota DPR RI Komisi VI FPKS
Daerah Pemilihan Sumatera Barat II
www.nevizuairina.id
