Jakarta — Anggota DPR RI Hj. Nevi Zuairina banyak mendapat keluhan dari para pelaku UKM yang bergerak di berbagai industri makanan dan munuman skala kecil. Keluhan banyak terjadi pada tidak terkendalinya harga bahan baku sebagai komponen utama pembuatan produk makanan minuman atau sering disebut mamin.
Anggota komisi IV ini, setelah mengikuti rapat virtual dengan kementerian perdagangan mengatakan, sebaiknya ada relokasi Anggaran 1,5 Triliun Rupiah di Kemendag yang dapat di Fokuskan Pada Stabilisasi Harga Pangan Pokok.
“Keluhan para penggerak UKM ini banyak dari semakin tingginya harga bahan baku. Misal gula. Para ketua-ketua UKM banyak mengirimkan pesan WA mapun secara langsung ketika bertemu bahwa mereka sangat resah. Mestinya pemerintah mampu melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang menimbun atau menetapkan harga diluar kewajaran terhadap komoditas bahan pokok ” kata Ketua Forum UMKM Sumbar ini.
“Kami UKM sekarang lagi resah Ibu. Dengan harga gula sudah mencapai 890 ribu 1 sak Ibu.”, kata pelaku UKM seperti yang diceritakan Nevi.
Politisi PKS ini mengatakan, banyak sejumlah izin impor yang dibuka, bahkan tanpa melalui seleksi perizinan (RIPH) dari kementerian teknis agar memperlancar proses impor produk pangan seperti produk hortikultura dan gula. Tapi pada kenyataannya, hingga saat ini produk-produk pangan masih tergolong tinggi harganya seperti bawang putih.
Bahkan, lanjut dia, harga gula pasir yangseharusnya memiliki HET gula sebesar Rp. 12.500 per KG, namun hingga kini di pasaran, masih banyak yg menjual sebesar Rp 19.000 per Kg lebih. Ia berharap, adanya relokasi Anggaran 1,5 Triliun di Kemendag, akan mampu memberi dampak Stabilisasi Harga Pangan Pokok.
Legislator Sumatera Barat II ini mengatakan, bahwa adanya wabah COVID-19 saat ini sangat mempengaruhi aktifitas perdagangan yang ada di Indonesia, sehingga secara langsung mempengaruhi pelaku usaha dalam negeri dan perekonomian nasional.
“Saya meminta kepada pemerintah, kondisi yang serba sulit ini agar tidak melupakan begitu saja perdagangan luar negeri/ekspor. Program penguatan produk yang berorientasi ekpor secara digital, promosi digital tetap dilakukan minimal bisa disiapkan agar ketika wabah corona berakhir, kegiatan langsung berjalan secara lancar secara cepat”, pinta Nevi.
Selain penyampaian persoalan harga bahan pokok, Nevi menyoroti juga yang berkaitan dengan distribusi logistik. Pemerintah dan semua pelaku distribusi logistik harus mencegah adanya segolongan orang yang mencoba mencari keuntungan ditengah bencana wabah.
Begitu juga soal masalah jaminan kesehatan. Anggota Komisi VI DPR ini meminta dibangun sistem jaminan atau prosedur legalitas dengan cara bekerja sama dengan Kemenkes bahwa tiap logistik yang berjalan mengangkut barang dan pelaku bebas dari virus COVID-19 sehingga pedagang di pasar yang menerima merasa aman menjual bahan pokok ke konsumen.
“Saya berharap, Kementerian Perdagangan akan memberikan sumbangsih kepada pemerintah secara keseluruhan dalam menjalankan program-program yang berpihak kepada rakyat sehingga perekonomian nasional dapat bangkit kembali pasca wabah covid-19 ini”
Hj. Nevi Zuairina
Anggota DPR RI Komisi VI FPKS
Daerah Pemilihan Sumatera Barat II
www.nevizuairina.id
