Anggota DPR Minta PMN Untuk Bangun Tol dan Sirkuit Motor Tunda Dulu, Prioritaskan Anggaran Negara Yang Lebih Mendesak

Jakarta — Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, meminta kepada pemerintah untuk menunda penggunaan anggaran APBN berupa PMN kepada BUMN yang akan digunakan untuk pembangunan tol dan Sirkuit MotoGP. Pasalnya, anggaran yang akan dikeluarkan akan sangat besar namun tidak terkait dengan penanganan wabah Covid-19 dan penyelamatan usaha rakyat kecil yang terpuruk perekonomiannya pada masa wabah.

“Saya sangat mendukung BUMN agar bertahan di masa pandemi ini, namun mekanismenya harus baik dan berorientasi kerakyatan. Untuk itu penting agar pemerintah membayar hutang kepada BUMN agar cashflownya menjadi segar untuk menjalankan usaha”, ujar Nevi.

Politisi PKS ini melihat berkaitan dengan tingkat urgensi, rencana pemberian suntikan dana PMN untuk pembangunan tol dan sirkuit bukan kebijakan yang tepat. Sense of crisis pada langkah kebijakan ini terlihat sangat rendah.

Alasan yang ia ungkapkan kenapa kebijakan ini sangat tidak kerakyatan bila dibandingkan dengan kebijakan yang bersamaan waktunya berupa kenaikan iuran BPJS dan iuran Tapera yang memberatkan. Apalagi beban APBN tahun 2020 ini sangat berat, defisit berjalan juga sangat besar, hingga April 2020 defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 74,5 Triliun, setara dengan 0,44 persen terhadap Produk Domestik Bruto (data Kemenkeu).

Nevi mencontohkan suntikan dana untuk beberapa BUMN belum diperlukan dalam masa pandemi ini. Misalnya untuk Hutama Karya yang menerima Rp. 7,5 triliun untuk melanjutkan pembangunan tol Trans Sumatera atau Rp. 500 miliar yang diberikan kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk pengembangan Mandalika di Lombok.

“Pemerintah harus bisa membedakan dan memilih prioritas program yang paling dibutuhkan rakyat saat ini. Percuma bangun tol dan sirkuit motor tapi rakyat kelaparan dan terpapar Covid-19, sehingga tak bisa menikmati pembangunan. Lalu pertanyaannya, pembangunan tol dan sirkuit itu untuk siapa? Mengapa harus digesa?”

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana mencairkan dana kepada BUMN sebesar Rp 152,15 triliun, dengan 3 mekanisme, yaitu pembayaran utang atau kompensasi, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan.

“Saya berharap pemerintah mampu membayarkan hutang-hutangnya kepada BUMN agar ada upaya penyelamatan BUMN yang sedang menghadapi krisis keuangan akibat Covid-19. Yang tidak prioritas bukannya dibatalkan, tapi ditunda dulu hingga krisis wabah ini selesai”, tutup Nevi Zuairina.

Hj. Nevi Zuairina
Anggota DPR RI Komisi VI FPKS
Daerah Pemilihan Sumatera Barat II
www.nevizuairina.id